Tantangan Dalam Pembiayaan Kesehatan

Sistem Pembiayaan Kesehatan

Negara mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan berbagai cara dan sistem kesehatan. Meskipun demikian, cara menuju UHC secara teratur memiliki tiga aspek. Yang pertama adalah proses politik yang didorong oleh berbagai kekuatan sosial untuk membuat program atau peraturan yang memperluas akses ke pelayanan kesehatan publik, meningkatkan ekuitas, dan tempat penampungan (pooling) risiko keuangan. Yang kedua adalah pertumbuhan pendapatan yang diiringi naiknya anggaran kesehatan, bertujuan membeli layanan kesehatan yang lebih dengan mencakup lebih banyak orang. Yang ketiga adalah peningkatan porsi belanja kesehatan yang dikumpulkan dibandingkan dengan yang membayar sendiri (out-of pocket) oleh rumah tangga. Pengumpulan dana ini dimobilisasi sebagai pajak dan disalurkan oleh pemerintah dengan menyediakan atau mensubsidi pelayanan kesehatan, dalam kasus lainnya dimobilisasi dalam bentuk kontribusi untuk skema asuransi wajib.

Intermediate and final objectives of Universal Health Coverage that health financing can influence (Sumber: Kutzin (2013) )

Intermediate and final objectives of Universal Health Coverage that health financing can influence (Sumber: Kutzin (2013) )

Hubungan antara pembiayaan kesehatan dan tujuan sistem secara keseluruhan, secara langsung dan tidak langsung melalui tujuan antara, yang digambarkan dalam Gambar diatas Salah satu konsep penting yang diilustrasikan pada gambar diatas adalah bahwa sistem pembiayaan kesehatan tidak bertindak sendiri dalam mempengaruhi tujuan antara (intermediate) dengan tujuan akhir pada UHC yaitu tujuan yang diinginkan dalam mencapai UHC; kebijakan terkoordinasi dan implementasi di seluruh fungsi sistem kesehatan sangat penting untuk membuat kemajuan pada tujuan yang diinginkan, seperti meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Kutzin, 2013). Kebijakan pembiayaan tidak dapat bertindak sendiri untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan atau menghilangkan hambatan penggunaan layanan kesehatan. Namun, kebijakan pembiayaan dapat mempengaruhi secara langsung setiap komponen sistem kesehatan. Sebagai contoh, pemerintah mengalokasikan penerimaan negara untuk kesehatan dengan meningkatkan penampungan dana, sehingga memberikan pencapaian yang lebih besar pada tujuan yaitu perlindungan keuangan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Dengan demikian pencapaian menuju UHC bisa dilakukan melalui tahapan efisiensi, equity pada distribusi sumber daya, transparansi, dan akuntabilitas.

Revenue Collection

WHO mendefinisikan pembiayaan kesehatan sebagai:

“Fungsi sistem kesehatan berkaitan dengan mobilisasi, akumulasi dan alokasi uang untuk menutupi kebutuhan kesehatan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif dalam sistem kesehatan”.

Tujuan pembiayaan kesehatan adalah untuk membuat dana yang tersedia, serta untuk mengatur insentif keuangan yang tepat untuk provider kesehatan, hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses terhadap kesehatan masyarakat yang efektif dan pelayanan kesehatan individu (WHO 2000). Sistem pembiayaan kesehatan yang baik yaitu mengumpulkan dana yang memadai untuk kesehatan, mencari cara yang memastikan orang dapat menggunakan layanan yang dibutuhkan, dan dilindungi dari bencana keuangan atau pemiskinan akibat pembayaran layanan kesehatan. Hal tersebut juga memberikan insentif bagi penyedia dan pengguna untuk efisien (WHO, 2007).

Dalam konteks negara berkembang, mengingat kurangnya informasi ekonomi pasar yang terorganisir dan variabilitas data pendapatan dari waktu ke waktu, maka informasi mengenai konsumsi rumah tangga, dan belanja konsumsi rumah tangga, dianggap sebagai ukuran indikator kesejahteraan dan kemampuan membayar (ATP) yang baik. Pada prinsipnya, ATP harus dapat menunjukkan kesejahteraan sebelum pembayaran untuk pelayanan kesehatan. Pengukuran ATP dengan menggunaan indikator konsumsi membutuhkan asumsi, yaitu penyediaan sarana layanan kesehatan pembiayaan dengan tidak mempengaruhi keputusan dalam konsumsi (kesehatan). Konsumsi Makanan Rumah Tangga diasumsikan sebagai pengeluaran yang tidak dapat dipisahkan, sering digunakan sebagai ukuran kesejahteraan (WHO, 2000). Konsumsi untuk layanan kesehatan dalam rumah tangga terbagi menjadi 2 bagian; pembiayaan langsung ke layanan kesehatan dan pembiayaan melalui pihak ketiga (pembayaran premi asuransi)

Sumber Pembiayaan Pelayanan Kesehatan dan Model Pembayaran

Ada 3 kelompok utama sumber pembiayaan pelayanan kesehatan: 1). Melalui Pemerintah (Penarikan pajak langsung dan pajak tidak langsung), 2). Melalui skema pihak ketiga (asuransi sosial dan asuransi swasta), dan 3). Pembayaran langsung tunai masyarakat (OOP). Gambaran mengenai sumber pembiayaan kesehatan bisa dilihat kepada tabel 1 berikut:

sumber-pembiayaam

Sumber Pembiayaan Pelayanan Kesehatan dan Model Pembayaran, Wagstaff, 1999

Dari perspektif keuangan publik, semua pajak (sumber pendapatan lain juga) harus dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

  • Kecukupan pendapatan dan stabilitas: pajak harus meningkatkan jumlah pendapatan yang signifikan, relatif stabil, dan kemungkinan besar akan tumbuh dari waktu ke waktu.
  • Efisiensi: pajak harus meminimalkan distorsi ekonomi
  • Ekuitas: pajak harus memperlakukan kelompok pendapatan yang berbeda secara adil.
  • Kemudahan pengumpulan: pajak harus sederhana untuk mengelola.
  • Penerimaan politik: harus ada transparansi, penyebaran yang luas, dan kejelasan tentang penggunaan pajak untuk menenjukkan penerimaan.

Hal penting yang perlu diingat bahwa, meskipun penerimaan pajak membentuk sebagian besar pendapatan pemerintah di semua wilayah dan kelompok kelas pendapatan, jenis pendapatan pemerintah, seperti penjualan sumber daya alam, juga merupakan sumber pendapatan penting di negara dan wilayah tertentu (misalnya, Timur Tengah dan Afrika Utara)

Ketidakseimbangan antara kebutuhan akan kesehatan dan pengeluaran kesehatan

Secara global, terdapat ketidakseimbangan yang sangat besar antara kebutuhan pembiayaan kesehatan dengan pengeluaran kesehatan negara-negara saat ini. Negara-negara berkembang yang penduduknya berjumlah 84 persen dari penduduk dunia dan menanggung 90 persen dari beban penyakit dunia hanya mengadakan 12 persen dari pengeluaran kesehatan dunia. Negara- negara termiskin bahkan menanggung beban penyakit dan cedera yang jauh lebih berat namun dengan sumber daya yang paling sedikit untuk membiayai pelayanan kesehatan.

 

Tantangan Dunia Kesehatan Indonesia

Kewajiban Negara di Bidang Kesehatan

Amanat UUD 45 menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Secara khusus pada pasal 28 butir H disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Untuk mewujudkan amanat UUD 45 tersebut pemerintah dan DPR mengeluarkan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi.

Peran Pemerintah di bidang Kesehatan

Menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi di sektor kesehatan, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengidentifikasi tantangan pembangunan bidang kesehatan jangka panjang yang dihadapi yaitu: mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.

Rencana Pembangunan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025 Kementerian Kesehatan

Dalam Rencana Pembangunan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025 Kementerian Kesehatan juga mengidentifikasi isu-isu strategis yang harus dibenahi antara lain:

  • Dalam perubahan epidemiologis dan demografi, tampak derajat kesehatan masyarakat pada umumnya masih rendah.
  • Mutu, pemerataan dan keterjangkauan upaya kesehatan belum optimal. Perhatian pada masyarakat miskin, rentan, dan beresiko tinggi masih kurang memadai.
  • Penelitian dan pengembangan kesehatan belum sepenuhnya menunjang pembangunan kesehatan.
  • Penggalian pembiayaan masih terbatas dan pengalokasian serta pembelanjaan pembiayaan kesehatan masih kurang tepat.
  • Pemerataan dan mutu sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan pada umumnya masih terbatas kemampuannya.
  • Ketersediaan, keamanan, manfaat, dan mutu sumber daya obat, serta keterjangkauan, pemerataan, dan mudahnya diakses masyarakat umumnya masih kurang.
  • Manajemen/ administrasi, informasi, dan hukum kesehatan masih kurang memadai.
  • Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan, advokasi kesehatan serta pengawasan sosial dalam pembangunan kesehatan belum banyak dilaksanakan.
  • Berbagai lingkungan strategis yang terkait masih kurang mendukung pembangunan kesehatan.

Indikator Status Kesehatan Indonesia

Sementara itu Indikator Status Kesehatan Indonesia masih bervariasi. Ada yang mengalami peningkatan ada pula yang masih kurang baik.

  • Dr. Wendy Hartanto, MA selaku Plt. Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN menyatakan bahwa angka kematian menurut hasil survei demografi dan kesehatan 2012 menjelaskan mengalami penurunan meski tak berbeda jauh dengan hasil SDKI 2007, yaitu masing-masing 32 dan 34 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Kematian bayi telah turun sebesar 44 persen selama 18 tahun terakhir, dari 57 kematian per 1.000 kelahiran hidup di periode 1990-1994 ke 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup di periode 2008-2012.
  • Angka kematian ibu berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012 meroket dari 228 pada 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013. Menurut data yang diperoleh dari WHO, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 9.900 orang dari 4,5 juta keseluruhan kelahiran pada tahun 2012.
  • Hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, Eka Viora, mengatakan pada 2014 umur harapan hidup masyarakat Indonesia rata-rata akan mencapai 72 tahun. Padahal, pada 2004, umur harapan hidup hanya pada kisaran 66,2 tahun.

 

Referensi

  • Ika Akbarwati, Tantangan Dunia Kesehatan Indonesia, https://www.selasar.com/gaya-hidup/tantangan-dunia-kesehatan-indonesia, diakses: 28 September 2019
  • Kutzin, J., Cashin, C., Jakab, M. (2010). Implementing Health Financing Reform. Geneva: World Health Organization (WHO)
  •  Gottret, P. dan Schieber, G. (2006). Health Financing Revisited. A Practitioner’s Guide. The World Bank
  • World           Bank.   (2006).           Health             Financing       Revisited.        Washington   DC:http://siteresources.worldbank.org/INTHSD/Resources/topics/HealthFinancing/ HFRChap2.pdf
  • Robinson, Jakubowski et al 2005; World Health Organization (WHO). (2010a). Health Systems Financing: The Path to Universal Coverage. The World Health Report. Geneva: World Health Organization
  • Monitoring Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional
    di 34 Provinsi di Indonesia: 2014 – mid 2015 Pemanfaatan Dana Kapitasi, Non Kapitasi,
    Klaim INA-CBG’s, dan Potensi “Dana Sisa” Program Jaminan Kesehatan Nasionalhttp://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/101-proposal-bpjs-2015/1475-ii-a-monev-kebijakan-2

Tuliskan komentar anda

Komentar

Tinggalkan Balasan